Bank Indonesia (BI) bersama bank nasional lain telah meluncurkan
kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Keberadaan GPN diharapkan
bisa jadi terobosan sistem pembayaran yang terintegrasi. Salah satunya
adalah kegiatan transaksi di dalam tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna
mengutarakan, kartu debit GPN diharapkan akan mempermudah penerapan
sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Dengan sistem ini, pengguna jalan tol tidak lagi berhenti di gerbang tol
untuk menyentuhkan kartu tol pada mesin transaksi.
Herry mengatakan, semula MLFF atau bayar tol tanpa berhenti
ditargetkan bisa diterapkan pada akhir 2018. Namun, target kemudian
direvisi baru bisa terlaksana pada kuartal I-2019, karena saat ini masih
dilakukan persiapan lelang terhadap teknologi dan peralatan sistem
tersebut.

"Ini lelang semua. Seperti teknologi yang dipilih, alat yang harus
dibangun, termasuk bagaimana proses registrasi. Jadi, seperti telepon
selular, semua yang mau menggunakan harus registrasi dulu," kata dia di
Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Meski demikian, Herry memastikan, pemerintah akan menggunakan
teknologi dengan biaya investasi yang efisien, sehingga masyarakat dapat
mengaksesnya dengan harga terjangkau.
Untuk pembayaran tol, kata dia, berbagai negara menggunakan teknologi
yang beragam dalam sistem pembayaran tol, seperti RFID (Radio Frequency
Identification), DSRC (Dedicated Short Range Communication) dan GNSS
(Global Navigation Satelite System).
"Semua teknologi tersebut andal, tapi mana yang paling handal dan
harganya terjangkau. Mana yang bisa menjawab kebutuhan, MLFF (bayar tol
tanpa berhenti) yang paling efisien. Yang kita utamakan adalah
pengguna,” tukas Herry.
Pemerintah akan menerapkan sistem pembayaran Multi Lane Free Flow
(MLFF) atau transaksi tanpa menghentikan kendaraan di jalan tol pada
Desember 2018. Namun begitu, pemerintah juga akan menerapkan transaksi
nontunai dengan uang elektronik di Oktober 2017.
Lantas, bagaimana nasib uang elektronik nantinya?
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PU-PR) Herry TZ menuturkan, arah sistem pembayaran
tol nantinya menuju MLFF. Sistem transaksi dengan uang elektronik ialah
bagian dari peta jalan (road map) menuju MLFF.

Menurut Herry, penggunaan uang elektronik untuk mendorong transaksi
nontunai. Uang elektronik tidak akan mubazir kendati sistem pembayaran
tol menjadi MLFF.
"Sudah bagian dari roadmap juga. Itulah kenapa semula pilihan, apakah
kartunya satu atau semua bank. Atau kalau yang hari ini kita
memilih reader-nya yang bisa membaca semua kartu. Jadi, kartu ini semua
transaksi di kereta, Indomaret, dan lain-lain," kata dia
kepada Liputan6.com di Jakarta, pada 18 September 2017.
Herry mengatakan, kondisi itu berbeda jika pemerintah menerapkan
kartu khusus di jalan tol. Artinya, kartu itu tidak bisa digunakan untuk
transaksi lain.
"Beda kalau kita bikin standar kartu di jalan tol jadi yang lain
enggak bisa, kan, lain itu. Kalau ini enggak, kartu yang dipakai
masyarakat itu bisa di jalan jalan tol," ujar dia.
Fasilitas pengisian saldo atau top up pun juga masih berfungsi meski
nantinya sistem pembayaran tol menjadi MLFF. "Iya, kita cari juga
kemudahan bagaimana top up itu bisa interbank. Ini semua sama sebetulnya
yang ada di yang lain," ujar dia.
Sumber : Line Today